Masa Depan di Konten


Masa Depan di Konten, Menkominfo Minta KPI Perkuat Pengawasan

SEBARIN.INFO - Palu,  - Dunia penyiaran saat ini tengah mengalami perubahan mendasar. Bukan soal platform atau infrastruktur yang akan mengemuka dan menjadi perhatian, melainkan konten.

Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dalam acara puncak Rapat Koordinasi Nasional 2018 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (1/4), seperti dikutip dalam keterangan Kemkominfo.

"Kita bicara konten, karena dengan digitaliasasi akan ada efisiensi dalam sumber daya frekuensi yang terbatas. Bicara soal penyiaran yang sehat itu berkaitan dengan industri sementara soal kualitas akan berkaitan erat dengan konten," kata Menkominfo.

Dengan adanya perubahan platform itu, Menteri Kominfo meminta KPI Pusat dan Daerah untuk memperkuat pengawasan konten atau manajemen konten.

"Kita harusnya berhenti di tataran izin, perkuat KPI dan KPID untuk pengawasan konten atau manajemen konten.  Untuk TV Free to Air mudah diawasi, tapi kalau bicara platform, free to air bukan satu-satunya media untuk menyebarluaskan kepada konten ke masyarakat. Ada satelit, ada juga media sosial dan media online. Risiko satelit studionya bisa di mana pun, sementara kalau free to air bisa diketahui," jelasnya.

Menurut Menkominfo, saat ini di Indonesia, terdapat sekitar 2.700 lembaga penyiaran, terdiri dari 1.100 lembaga siaran televisi dan 1.600 siaran radio, dan Indonesia termasuk negara yang paling besar memberikan izin ke lembaga penyiaran.

"Jadi pesan penyiaran yang sehat dan berkualitas sebagaimana tema Rakornas mensyaratkan industrinya sehat dan sustain, sementara kontennya harus berkualitas," paparnya.

Lebih lanjut dijelaskan, regulasi mengenai hal itu, tengah disiapkan dan akan dibahas DPR RI dan pemerintah. "Kita sedang coba rumuskan kembali dalam tataran legislasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dibahas oleh DPR dan pemerintah," tambahnya.

Tingkatkan Kualitas Penyiaran

Menteri Rudiantara juga mendorong pemilik dan pengelola media penyiaran untuk menyampaikan kebenaran dan mengembankan hiburan yang tidak hanya sekadar jadi tontonan. "Untuk lembaga yang punya siaran berita, pastikan informasi yang disampaikan kebenaran. Jika ada yang hiburan, saya mengharapkan bukan sekadar jadi tontonan tapi bisa menjadi tuntunan," katanya.

Mengutip hasil riset Trust Barometer, Menteri Kominfo menyebutkan adanya penurunan signifikan kepercayaan publik terhadap keberadaan media sosial dan media online. Kondisi itu menjadi peluang bagi media umum termasuk penyiaran.

"Secara global terjadi distrust ke media secara umum, tapi di Indonesia kepercayaan publik kepada media masih tinggi. Karena selama ini media sosial dan online hanya mengandalkan kecepatan tapi keakurasian nomor sekian. Mohon dimanfaatkan oleh LPS, LPP dan LPK agar jadi sumber informasi yang terpercaya," pintanya.

Selain mengupas soal digitalisasi yang menjadi salah satu alasan Revisi UU Penyiaran, Menteri Rudiantara juga menyebut akan memasukkan reposisi peran KPI agar kembali ke pengawasan konten. "Kami akan masukkan reposisi peran KPI agar ke khittah manajemen konten," jelasnya.(InfoPublik)