Pengumpulan Data Penyusunan Bahan Kebijakan


Kemendikbud Gelar Pembekalan Teknis Pengumpulan Data Penyusunan Bahan Kebijakan

SEBARIN.INFO - Jakarta,  - Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud melaksanakan kegiatan pembekalan Teknis Pengumpulan Data Penyusunan Bahan Kebijakan di Jakarta, Selasa (27/3).

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Kajian Kebijakan Teknis Pendukung Literasi Nasional yang dilakukan oleh Badan Bahasa Kemendikbud yang didalamnya ada Puspendik dan juga bekerja sama dengan SEAMEO Qitep, dan diikuti 102 peserta yang terdiri atas peneliti Balai dan Kantor bahasa di Indonesia, koordinator proktor provinsi, tim kajian Pusat pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, dan peserta dari SEAMEO Qitep in Language.

"Kajian ini ditujukan untuk mengidentifikasi kegiatan literasi siswa dan guru di sekolah, serta kegiatan literasi siswa di rumah dan di masyarakat," tutur Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Suhendar saat memberikan keterangan pers.

Pihaknya juga dibantu oleh koordinator proktor dari seluruh provinsi dan juga melibatkan seluruh balai dan kantor bahasa yang ada di tanah air.

"Jadi kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari ini mengenai pembekalan dan pelatihan, yaitu bagaimana mengumpulkan data di lapangan terkait dengan data literasi membaca," ujarnya.

Dadang berharap hasil dari kajian ini dapat melahirkan kebijakan di berbagai unit di Kemendikbud terkait program literasi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sementara itu Kapus Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) Badang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Eni Emilia mengat memjelaskan, pengembangan dan pembinaan bahasa berdasarkan SK Mendikbud 2018 Tentang Pendidikan Koordinator Gerakan Literasi Nasional di lingkungan Kemendikbud.

Pembekalan akan kegiatan ini untuk mengidentifikasi kemampuan literasi membaca dari siswa kelas X dari seluruh provinsi di Indonesia dan dari setiap provinsi kami pilih 9 sekolah yang semuanya sudah melakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Mandiri.

"Mengapa kami memilih UNBK Mandiri, karena untuk test nya kami menggunakan aplikasi komputer. Jadi Kami memilih sekolah yang berbasis komputer," kata Eni.

Menurut Eni, secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk melatih semua pihak yang terlibat dalam kajian agar dapat menguasai prosedur, aplikasi tes, cara penskoran, dan analisis hasil tes dengan baik, serta membantu para petugas mengambil data agar dapat memecahkan permasalah, terutama menyangkut aplikasi yang mungkin akan terjadi pada saat pengambilan data.

Melalui pembekalan ini kata Eni, para pelaksana diharapkan dapat mengaplikasikan proses pengolahan data serta menguasai prosedur pengumpulan dan analisis data. Selain itu, pembekalan ini juga diharapkan dapat mendorong terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara para pelaksana kajian, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sementara itu Staf Pusat Penelitian Pendidikan Balitbang Kemendikbud Rahmawati mengatakan, literasi yang diukur tidak hanya sekedar pemahaman membaca tetapi diintegrasikan dengan digital literasi, dalam hal ini dengan online sesuai persyaratan studi perbandingan Internasional PISA. (Programme for International Student Assessment).

"Kita memahami negara Indonesia hasil dari studi Internasional PISA, masih dibawah rata-rata, meskipun kita mengalami peningkatan yang signifikan," ujarnya.

Untuk mengejar PISA di bawah rata-rata tersebut kata dia, kita harus mengadakan gerakan secara nasional dan momentumnya sudah tepat, karena siswa SMA dan SMK UNBK-nya sudah lebih dari 90 persen.

"Jadi secara infrastruktur sekolah kita jika diberikan aplikasi yang bisa digunakan mandiri oleh sekolah, mereka sudah mampu," tegas Rahmawati.

Rahmawati mengatakan, pengajar sudah ada, koordinator proktor sudah ada dan SDM nya sudah siap, cuma masalahnya bagaimana membekali konten.

"Jadi workshop yang berlangsung selama tiga hari ini, adalah bagaimana aplikasi tersebut yang berisi konten dapat digunakan secara maksimal yang dimulai dari sembilan sekolah yang telah dipilih dan setelah itu dapat digunakan disekolah manapun," pungkas Rahmawati.(InfoPublik)