13 Institusi Pelabuhan Tanjung Perak Deklarasikan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas



SEBARIN.INFO, Jakarta, - 13 institusi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (11/7) mendeklarasikan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Deklarasi bersama ini dilaksanakan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, disaksikan Dirjen Perhubungan Laut, dalam hal ini diwakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut, Arif Toha; perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mountong; perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya selaku koordinator Harian Sekretaris Nasional Stranas Pencegahan Korupsi KPK; serta segenap pejabat dan stakeholder terkait di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Ke-13 Institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang dimaksud antara lain Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, KPP Bea Cukai Tanjung Perak, Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Perak II Surabaya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Dir Pol Airud Polda Jatim, dan PT Pelindo III (persero) Regional Jawa Timur.

Menurut Arif Toha, deklarasi bersama tersebut merupakan bentuk komitmen terbuka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam membangun Zona Integritas, sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bersama-sama.

"13 institusi tersebut tentunya telah memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik," kata Arif Toha, Kamis (11/7).

Lebih jauh Arif Toha mengatakan, kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

"Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ujar Arif Toha.

Arif Toha juga mengatakan, kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut diawali deklarasi nasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada 2 Mei 2019 lalu, yang dilanjutkan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di kawasan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.

Menurutnya, membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM bukanlah hal yang mudah, karena setiap institusi mulai pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan. 

"Selain perbaikan di lingkungan internal tersebut, unit kerja pelayanan WBK/WBBM juga harus didukung dengan hasil survei eksternal kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan publik yang baik," kata Arif Toha. 

Terkait hal-hal tersebut di atas, Arif Toha meminta setelah dilakukan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pelabuhan Tanjung Perak, semua institusi yang terkait dapat mulai membangun bersama dalam meningkatkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah perlunya perubahan pola pikir (mindset), dan perilaku kerja bagi pimpinan dan jajaran institusi yang telah mendeklarasikan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.

"Semua institusi dimulai dari pimpinan dan staf harus berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi, dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tumbuhkan sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian, serta bersikap jujur, transparan, objektif, dan akuntabel, dalam melaksanakan tugas, sehingga tercipta budaya kerja berintegritas dan budaya melayani," ujar Arif Toha. (InfoPublik.id)