Dorong Penyelenggaraan Negara Lebih Baik



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan memiliki standar kompetensi berdasarkan aturan yang berlaku, agar mampu menjalankan tugas dan fungsi lembaganya dengan maksimal.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) Lolly Martina Martief mengatakan, Standar Kompetensi dapat segera difinalisasi, karena sudah ditunggu-tunggu kehadirannya. Ketentuan untuk memiliki Standar Kompetensi tersebut, lanjut Lolly, sesuai dengan yang dipersyaratan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN maupun Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dalam rangka menerapkan Sistem Merit.

"Isinya yaitu kebijakan atau pengelolaan SDM yang memperhatikan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi tanpa membedakan suku, agama, dan sebagainya," ujar Lolly Martina Martief di Jakarta, Selasa (23/7).

Adanya aturan itu, kata dia, masih belum dimaksimalkan karena belum ada aturan dari menteri lemgbaga yang berkaitan tentang standar kompetensi. Padahal, sebelum ditentukan secara nasional, minimal dari menteri bisa menetapkan standar kompetensi terlebih dahulu.

"Jadi ada tiga kompetensi, yaitu manajerial, teknis, dan sosio kultural. Sedangkan Standar Kompetensi isinya deskripsi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku tadi yang diperlukan ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya," paparnya.

Standar Kompetensi ASN tersebut menjadi acuan untuk perencanaan ASN, pengadaan ASN, pengembangan karier ASN, pengembangan kompetensi ASN, penempatan ASN, promosi dan atau mutasi ASN, uji kompetensi ASN, Sistem Informasi Manajemen ASN, dan rencana suksesi atau talent pool ASN. (InfoPublik.id)