Hati-hati Berlayar di Areal Penanggulangan Tumpahan Minyak di Pantai Utara Jawa Karawang



SEBARIN.INFO, Jakarta, – Kepada kapal-kapal yang melintas di Pantai Utara Jawa Karawang, Jawa Barat diingatkan agar berhati-hati dalam pelayaran, dan menghindari area tumpahan minyak pengeboran lepas pantai Sumur YYA-1 Pertamina pada koordinat 06° 05’ 650” S - 107° 37’ 542” E.

Pengumuman resmi berupa Notice to Mariner terhadap hal ini telah dikeluarkan
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq.Ditjen Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) melalui Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Senin (22/7) kemarin.

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan tengah dilakukannya penanggulangan tumpahan minyak dari anjungan yang dioperasikan PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terjadi sejak 12 Juli 2019 lalu, di Pantai Utara Jawa Karawang, Jawa Barat oleh Tim PHE ONWJ yang dipimpin Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu sebagai Koordinator Misi atau Mission Coordinator (MC) Tier 1.

Tidak hanya itu, dalam Notice to Mariner juga disampaikan, agar kapal-kapal yang melintas di sekitar perairan dapat memberikan prioritas kepada kapal-kapal yang melakukan penanggulangan pencemaran, serta melaporkan kepada Syahbandar bila ada kejadian luar biasa akibat tumpahan minyak tersebut.

Menurut Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad, saat ini penanggulangan tumpahan minyak dan gas, baru ditangani Tier 1 yang bersifat lokal yang dikoordinasikan oleh KSOP Kepulauan Seribu.

"Namun, jika skala pencemaran meluas dan membutuhkan personil, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang lebih banyak lagi, maka status keadaan darurat tumpahan minyak dan gas bumi akan ditingkatkan menjadi Tier 2, dan koordinator misi penanggulangan pencemaran dilimpahkan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok," ujar Ahmad.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya bersama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok akan ikut membantu dengan mengerahkan personel maupun sarana dan prasarana seperti kapal patroli KN. Alugara dan KN, Jembio.

Sebelumnya, insiden kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019, saat pemasangan rangkaian casing scrapper terjadi kick well kemudian terlihat gelembung di sekitat YYA platform pada pukul 01.30 WIB.

Akibat kejadian tersebut, Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu segera melakukan langkah koordinasi untuk mengatasi tumpahan minyak dan gas tersebut di antaranya melakukan rapat koordinasi, mengaktifkan Tim dan Posko Penanggulangan Tumpahan Minyak di wilayah kerja Kantor KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu yang terdiri dari 47 personil KSOP, 3 kapal patroli, sumberdaya PT. PHE ONWJ, mengirimkan kapal patroli KNP 355 ke lokasi kejadian guna pengamatan, pengawasan, perbantuan dan pengaturan terkait keselamatan pelayaran dan penanggulangan keadaan darurat.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, ada 3 tingkatan (tier) dalam penanggulangan tumpahan minyak di laut.

Tier 1 merupakan kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain.

Insiden kebocoran migas di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java tersebut masuk Tier 1 dimana yang bertindak sebagai Mission Coordinator (MC) adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu yang merupakan Syahbandar terdekat dari lokasi kejadian.

Sedangkan Tier 2 adalah kategorisasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalam atau di luar DLKP dan DLKR Pelabuhan, atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain, yang tidak mampu ditangani oleh sarana, prasarana dan personil yang tersedia pada pelabuhan atau unit pengusahaan minyak dan gas bumi atau unit kegiatan lain berdasarkan tingkatan Tier 1. (InfoPublik.id)