Kejati DKI Jakarta Terima Berkas Perkara Kivlan Zen




SEBARIN.INFO, Jakarta, - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terima berkas perkara tahap I tersangka kasus makar dan kepemilikan senjata api ilegal salah satunya atas nama Kivlan Zen dari Polda Metro Jaya.

Kapuspenkum Kejagung Mukri menjelaskan, selain Kivlan Zen, Kejati DKI juga menerima berkas perkara ketiga tersangka lainnya.

"Sebanyak 4 berkas yakni berkas perkara I atas nama tersangka Kivlan Zen dengan berkas perkara nomor :BP/455/VII/2019/Ditreskrimum, berkas II atas nama tersangka, Atnil SH dengan nomor : BP/457/VII/2019/Ditreskrimum, berkas III atas nama tersangka H. Kurniawan alias Iwan, Azwarni alias Armi, Irfansyah alias Ifan dan Tadjudin alias Udin berkas perkara nomor : BP/458/VIII/2019/Ditreskrimum, dan berkas IV atas nama tersangka Asmaizulfi alias Vivi berkas perkara nomor : BP / 459 / VII / 2019 / Ditreskrimum," kata Mukri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Mereka merupakan tersangka kasus makar dan kepemilikan senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere, dan Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Menurut Mukri, Dengan diterimanya berkas tahap I tersebut, JPU akan melakukan penelitian terkait kelengkapan formil dan materiil dalam waktu 14 hari kerja.

"Apabila setelah dilakukan penelitian dan cukup bukti maka akan dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik," ujar dia.

Namun, apabila terdapat kekurangan dalam hal formil dan materilnya, maka JPU akan mengembalikan berkas-berkas tersebut dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik.

Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka tersebut adalah pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 56 ayat (1) KUHP.(InfoPublik.id)