Kemenhub Siapkan Tiga RPM Angkutan Sungai dan Danau



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tengah menyusun tiga Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) terkait penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dan jaminan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.

Ketiga RPM ini didiskusikan dalam Workshop Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2019, mengenai Angkutan Sungai dan Danau di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (11/7).

Tiga RPM terkait penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang tengah disusun antara lain, RPM tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau itu sendiri, kemudian RPM Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Angkutan Sungai dan Danau, serta RPM Tentang standar pelayanan minimal Angkutan Sungai dan Danau.

"Kedepannya kita akan memberikan subsidi kepada pengusaha Angkutan Sungai dan Danau untuk keberlangsungan usaha mereka," ujar Kepala Bagian Hukum dan Humas, Ditjen Hubdat Endy Irawan mewakili Sesditjen Hubdat Cucu Mulyana.

Selain itu Endy menyatakan, skema pemberian subsidi masih perlu didiskusikan. Apabila pengusaha yang berbadan hukum tentunya akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan pemberian subsidi dari pada pengusaha yang perseorangan.

Ketiga RPM ini nantinya diharapkan akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, serta menampung kebutuhan masyarakat yang berlandaskan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan.

Menurut Endy, sudah menjadi kewajiban Pemerintah menyediakan layanan Angkutan Sungai dan Danau yang memadai serta menjangkau semua wilayah, karena penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau mempunyai peranan penting dalam memperlancar dan meningkatkan perkenomian baik regional maupun nasional, serta memajukan kesejahteraan umum, dan memperkokoh kesatuan bangsa.

"Mengingat pentingnya kesamaan pemahaman dan pandangan atas pelaksanaan atau implementasi dari beberapa RPM ini, baik di lingkup instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, operator, serta stakeholder, maka semua pihak diharapkan dapat menunaikan kewajibannya untuk menyediakan Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan masyarakat, terutama di daerah Kalimantan, karena banyak wilayah yang potensial," ujar Endy.

Sejalan dengan itu, Kepala Bidang Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Widodo yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan selaku tuan rumah berharap, melalui workshop ini bisa mendapat masukan yang berharga, sehingga dalam penyusunan RPM mendekati sempurna. (InfoPublik.id)