Kemenhub Sosialisasikan Aturan Keagenan dan Konvensi IMO Pada Agen Kapal Asing



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Ditlala) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) 
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mensosialisasikan Aturan Keagenan dan Konvensi International Maritime Organization (IMO) Terbaru Tahap I kepada Agen Kapal Asing.

"Keagenan kapal dan perusahaan pelayaran merupakan stakeholder yang sangat penting dalam siklus angkutan transportasi laut. Karenanya di dalam pengoperasian kapal, keduanya tentu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku secara international maupun nasional, mengingat aturan terkait hal ini bisa saja berubah setiap tahun," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, akhir pekan.

Menurut Wisnu, nantinya jika sudah mengakui bahwa suatu negara memberlakukan konvensi international itu, maka wajib diberlakukan juga kepada setiap kapal internasional yang masuk ke Indonesia sehingga keagenan kapal harus mengetahui juga aturannya.

Lebih lanjut Wisnu menjelaskan, di dalam indutri maritim, kita mengenal pilar dari pengoperasian kapal. Yang pertama adalah Konvensi Internasional Safety Of Life At Sea atau SOLAS.

"Sekarang sebagian kapal berpedoman pada SOLAS atau konvensi international angkutan keselamatan sehingga SOLAS menjadi yang pertama. Kemudian SOLAS itu turunannya banyak, kalau yang utama diatur masih tentang keselamatan, seperti berapa jumlah sekoci dan liferaft yang harus tersedia di atas kapal dan lain sebagainya," jelasnya.

Selanjutnya, kata Wisnu, kita juga harus tahu tentang masalah pencemaran. Masalah pencemaran ini banyak juga yang berhubungan dengan keagenan, seperti sertifikatnya atau terkait dengan pergerakan kapal, ini penting sekali untuk keagenan.

"Untuk itu, agen kapal harus tahu karena dialah yang mengurusi kapal," kata Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu mencontohkan kondisi yang ada di lapangan yang menjadi tantangan bagi keagenan sehingga keagenan harus mengetahui aturan yang berlaku. Misalnya, bagi kapal waktu adalah cost. Jadi kalau kapal tidak jalan maka biaya akan bertambah. Jika biaya bertambah dan tidak bisa diselesaikan maka kredibilitas Indonesia di mata asing tidak ada, sehingga banyak yang tidak tertarik menggunakan jasa dalam negeri.

"Oleh karenanya, salah satu tanggungjawab keagenan adalah menyiapkan SDM dan manajemen yang baik agar layanan keagenan kapal bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, masalah Delivery Order (DO) Online dan klasifikasi kapal juga harus menjadi perhatian perusahaan keagenan kapal. Ketika terjadi kerusakan kapal dan kapal itu ada agennya, kemudian kapal itu belum bisa bergerak sebelum dicek oleh klasifikasi, maka keagenan kapal harus berhubungan dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Terakhir Wisnu menegaskan, sebagai regulator, Ditjen Perhubungan Laut memiliki tanggungjawab melakukan pembinaaan ke perusahaan pelayaran dan keagenan kapal. Itulah mengapa perusahaan pelayaran dan keagenan kapal izinnya harus ke Ditjen Perhubungan Laut cq. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. (InfoPublik.id)