Ketua Komisi IX DPR RI Apresiasi Tiga Layanan BPOM



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi apresiasi tiga pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam tiga tahun terakhir.

Pertama, terciptanya Command Center yang gunanya berkoordinasi dengan seluruh balai dan loka pengawasan obat makanan di daerah. Perannya sangat penting dalam mengantisiapsi peredaran obat, makanan, dan kosmetik ilegal. Ini juga berfungsi sebagai pelayanan aduan masyarakat terkait dengan produk yang bermasalah.

Fasilitas ini sangat penting dimana instansi ini adalah pelayanan yang melayani setiap teguran masyarakat yang merasa dirugikan atas beredarnya produk-produk ilegal. Sehingga unek-unek dari rakyat dapat disampaikan langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak tegas para oknum yang mendistribusikan produk ilegal.

Melalui ini, banyak produk-produk ilegal yang dapat membahayakan jiwa masyarakat dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan bobot masalahnya. Jika ringan maka hanya sebatas ditindak disita oleh pihak BPOM. "Sebaliknya, bila berat maka akan segera berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menindak secara tegas oknum yang mendistribusikan produk yang ilegal," ujar Dede Yusuf Macan Efendi kepada InfoPublik, Minggu (14/7).

Kedua, melibatkan para masyarakat di desa-desa untuk berperan aktif melakukan pengawasan berbagai produk makanan, obat, dan kosmetik. Sosialisasi yang dilakukan oleh beliau mampu menggerakkan masyarakat desa untuk lebih perduli dengan kualitas bahan-bahan yang dikonsumsi sehari-hari.

Keterlibatan masyarakat ini diperlukan karena terdapat indikasi korban dari produk ilegal diatas yang menyasar pada korban yang berada di pedesaan. Alasannya masyarakat disana tidak akan terjangkau informasi dari media massa yang berkaitan dengan distribusi produk ilegal yang bisa saja membahayakan diri ketika mengkonsumsinya secara terus menerus.

Saat ini banyak masyarakat desa yang sudah menyadari arti pentingnya ikut aktif dalam kegiatan pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Sehingga dapat meminimalisir jumlah korban yang bisa saja berjatuhan saat mengkonsumsi produk yang ilegal. "Diketahui, banyak produk ilegal di Indonesia saat ini makanan banyak yang kadaluarsa, obat banyak yang palsu, dan kosmetik yang berkandungan zat berbahaya merkuri," imbuhnya.

Ketiga, layanan perizinan obat, makanan, dan kosmetik berbasis teknologi internet dibawah semakin mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dampaknya sangat positif yakni banyak dari para pelaku usaha yang mengaku semakin mudah mendapatkan pelayanan perizinan dengan waktu relatif lebih cepat.

Semakin mudahnya kepengurusan izin yang diberlakukan secara online dalam tiga tahun ini, juga membuat iklim Industri semakin baik. Karena banyak dari pelaku usaha yang bisa memangkas biaya perizinan yang dahulu hanya bisa diurus secara manual dengan mendatangi BPOM yang memakan biaya cukup tinggi dan memakan waktu yang lama.

"Hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan pelaku usaha baru yang ingin mencoba peruntungan dengan cara terjun menggeluti usaha makanan, obat, maupun kosmetik di dalam negeri," tutupnya. (InfoPublik.id)