Komisi IX DPR RI Kebut Penyelesaian RUU POM



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Komisi IX DPR RI kebut penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) sebelum akhir masa jabatan yang habis pada bulan Oktober tahun ini.

"Kami kebut supaya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2019, sebelum masa periode ini habis," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Efendi kepada InfoPublik, Minggu (14/7).

Menurut dia, adanya perundangan ini menjadi payung hukum dalam hal pengawasan obat, makanan, dan kosmetik. Karena berlandaskan aturan ini nantinya akan membuat para Kepala Daerah tingkat satu dan dua dapat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi obat, makanan, dan lain sebagainya.

"Tujuannya, dapat menciptakan BPOM seperti KPK yang dapat menindak tegas pelaku pengedar obat, makanan, dan kosmetik ilegal," katanya.

Perundangan ini berkaca pada pengawasan produk makanan, obat, dan kosmetik di negara-negara maju yang sangat ketat. Di negara itu pengawasan sangat penting dalam menjaga kesehatan para warganya dalam mengkonsumsi berbagai produk yang dimakan maupun dioleskan ke tubuh.

"Disana ada pengawas yang bertugas langsung mengawasi setiap produk makanan yang jajakan di semua tempat makan," imbuhnya.

Tak jarang pula, ada anggota pengawas yang langsung mendatangi sebuah restoran khusus untuk mengawasi langsung kandungan bahan dan bumbu yang dipergunakan oleh pemilik restoran saat mengolah makanan dari mentah ke bentuk matang sempurna. (InfoPublik.id)