Pelantikan Sekda Kalimantan Timur



SEBARIN.INFO, Jakarta,-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengatakan pelantikan Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, sesuai konstitusi dan mekanisme yang berlaku.

 "Pelantikan ini sifatnya bukan liar, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai mekanisme. Memang Sekda adalah tangan kanan gubernur, tapi proses dan mekanisme pemilihannya ada aturan dan bukan sekehendak gubernur," kata Mendagri, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7).

Proses seleksi secara terbuka telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dari hasil penyeleksian tersebut didapatkan 3 (tiga) orang calon Sekda yang kemudian diserahkan pada Mendagri. Selanjutnya, Mendagri menyerahkan ketiga nama tersebut untuk dibawa ke sidang Tim Penilai Akhir (TPA). Dalam aturannya, TPA berwenang memutuskan salah satu dari 3 (tiga) nama yang diusulkan.

Setelah terpilih satu orang, dikeluarkanlah Keputusan Presiden (Keppres) mengenai penetapan Sekda.

"Tiga nama yang disulkan ke TPA ini tidak ada titipan, murni sidang terbuka yang diikuti 7 (tujuh) pimpinan Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh Presiden dan Wapres, semuanya transparan," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Timur menolak melantik Sekda yang terpilih, dan ditetapkan melalui Keppres. 

"Gubernur tidak kunjung melantik, setelah sekian lama tidak ada pelantikan. Demi menjaga wibawa, kehormatan dan menjaga kehormatan Presiden, Wakil Presiden, Pemerintah Pusat dan Anggota Sidang TPA,  saya menjalankan menegakkan Konstitusi dan melaksanakan UU Pemda untuk melantik Sekda," ungkapnya.

Pasal 235 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa:

"Kepala daerah mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (4). Dalam hal kepala Daerah menolak mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat dan/atau melantik kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota."

"Tidak mungkin membatalkan Keppres, tidak ada alasan atau masalah secara prinsip, tidak ada halangan tetap, semua sesuai mekanisme yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, Mendagri telah melantik  Abdullah Sani sebagai Sekda  Provinsi Kalimantan Timur. (InfoPublik.id)