Zonasi Percepat dan Pemerataan Pendidikan



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyampaikan, zonasi strategi untuk mengatasi ketimpangan, agar segera terjadi percepatan dan pemerataan pendidikan.

Dulu pendidikan tidak merata, Jepang saja 30 tahun, dan Australia 20 tahun. Jadi prosesnya panjang. Kalau sudah bagus dan merata tidak perlu dilakukan zonasi. “Zonasi kan strategis untuk mengatasi ketimpangan, agar segera terjadi percepatan dan pemerataan pendidikan,” kata Muhadjir usai membuka acara Seminar on PISA: Assessing 21st Century Life Skills di Gedung Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

Disebutkan, sekarang baru tahu, dengan sistem zonasi sekolah di daerah masih minim, bahkan ada wilayah yang harusnya ada sekolah, ternyata tidak ada sekolahnya. “Sekarang jadi tahu semua. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas semua itu, karena anggarannya berada di sana,” kata Mendikbud.

“Selama ini, kita tidak bisa memastikan daerah mana yang kekurangan sekolah, daerah mana kelebihan sekolah. Itu lah salah satu maksud dari zonasi,” terangnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya mendorong pembangunan sekolah, karena anggaran ada di daerah. “Sekarang justru alokasi anggaran per daerah itu, berdasar pada zonasi itu,” paparnya.

Menurutnya, zonasi untuk tahun depan, juga akan dipersiapkan dari sekarang juga. “Kita kumpulkan fakta-fakta lapangan untuk kita rekontruksi. Kemudian akan ditetapkan untuk zonasi tahun depan.

Ia menambahkan, dalam waktu tidak lama, akan ada pembicaraan dengan pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan tahun depan. Mulai dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih baik dari sekarang, pemerataan guru, afirmasi untuk sekolah baru di wilayah yang masih kosong.

Kemarin, pihaknya  melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara (Sulut), ketahuan sekolah  tidak ada yang sekolah, termasuk jalan dan trayek, ada yang harus dibuka, karena anak sekolah tidak ada jalan, dan trayek ke sekolah.

“Jadi sebetulnya dengan zonasi jadi ketahuan. Persoalannya tergantung kemauan Pemda bersama Kemendikbud. Tidak hanya Dinas Pendidikan, tapi dinas terkait untuk bersama menyadari modal manusia lebih penting dari segala-galanya, dan itu melalui pendidikan,” ungkap Muhadjir.(InfoPublik.id)