Penertiban Izin Agar Kepala Daerah Tidak Mendadak ke Luar Negeri



SEBARIN.INFO, Jakarta,-Menteri Dalam Negeri (Mendagri)  Tjahjo Kumolo mengatakan,  penerbitan surat edaran terkait pengaturan perizinan dinas ke luar negeri, bertujuan  agar kepala daerah tidak mendadak mengajukan permohonan izin. 

"Peraturan perizinan kepala daerah dan DPRD kunjungan kerja ke luar negeri sebatas pengaturan bahwa izin jangan mendadak, minimal 10 hari sebelumnya. Aturan yang dikeluarkan sekadar mengingatkan saja sebagaimana UU Pemda ada aturan dan mekanismenya," kata Mendagri, dalam pesan singkatnya, Selasa (23/7).

Ketentuan permohonan izin 10 hari sebelum tanggal keberangkatan tersebut bermaksud agar ada waktu bagi Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri terkait rombongan yang berdinas.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan ASN pemda yang akan ke luar negeri untuk menjalani pengobatan medis, dan keperluan mendadak.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan penerbitan surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri tersebut disebabkan, adanya kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa meminta izin ke Kemendagri. 

Akibatnya, Mendagri mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo.

"Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan tidak enak, kami ditanya Bapak Presiden. Dan ini kan harus kontak dengan Kemenlu, dengan Setneg juga," katanya.

Mendagri menerbitkan SE Nomor 099/5545/SJ perihal Pemberitahuan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) waktu pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri.

Dalam SE tersebut disebutkan setiap kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan ASN pemda, diminta mengajukan permohonan izin perjalanan dinas luar negeri kepada Kemendagri 10 hari sebelum tanggal keberangkatan. (InfoPublik.id)