Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi



SEBARIN.INFO, Jakarta, – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)  mensosialisasikan Permenristekdikti No. 29 Tahun 2019 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapan Inovasi (Katsinov).  

Katsinov ini, untuk mendukung komersialisasi dan berkelanjutan pasar dari produk inovasi yang  dibutuhkan masyarakat, bangsa dan industri.

“Katsinov ini, saya kira merupakan salah satu tools (alat) yang sangat kita butuhkan ke depan dalam rangka mengukur, bagaimana inovasi kita lakukan di perguruan tinggi maupun di lembaga litbang. Dimana kita tahu, bahwa inovasi ini sangat penting, di dalam rangka memajukan Indonesia ke depan,” kata Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti, Jumain Appe pada acara sosialisasi Permenristekdikti tersebut di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (23/7).

Disebutkan, penentuan kesiapan inovasi perlu pengukuran spesifik untuk memastikan inovasi tersebut memenuhi tiga unsur, yaitu  inovasi yang memberikan perubahan signifikan, inovasi yang bisa digunakan dan didesiminasikan kepada pengguna, dan memiliki nilai komersial.

“Inovasi adalah pengenalan suatu kebaruan yang menyebabkan perubahan yang signifikan,” ujar Jumain.

Menurutnya, dalam rangka mendorong kesiapan inovasi ke tahap komersialisasi, dan mengurangi risiko kegagalan dalam pemanfaatan produk inovasi, perlu dilakukan pengukuran dan penetapan tingkat kesiapan inovasi.

“Jadi kalau teknologinya itu oke, belum tentu teknologi itu bisa dimanfaatkan kalau level kemersialnya tidak ada, apakah ini memiliki pasar dari suatu produk, kalau ada pasar belum tentu  bisa membuat sesuai permintaan, karena tidak punya tempat atau sarana untuk mengembangan yang kita sebut manufaktur,” tuturnya.

Ia menambahkan, Katsinov adalah metode untuk estimasi kesiapan inovasi dari suatu program inovasi di perusahaan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta perguruan tinggi yang ditinjau dari aspek teknologi, pasar, organisasi, kemitraan, risiko, manufaktur, dan investasi.

Kendala yang sering ditemukan di lapangan, antara lain; hasil inovasi belum siap dikomesialkan secara massal, adanya produk inovasi yang tidak memenuhi standar, sehingga terhambat untuk dipasarkan.

Kemudian, saat produk akan dipasarkan, menghadapi masalah izin edar, karena tidak memenuhi standar. “Percuma kalau teknologi selesai, tapi begitu mau di jual tidak laku atau tidak  ada yang butuh. Nah kalau toh pasar sudah oke, apa bisa diproduksi massal,” ujarnya.

“Oleh karena itu, dengan tools ini saya kira kita bisa menilai produk-produk yang ada di perguruan tinggi dan lembaga litbang. Harapan kita, ini bisa digunakan untuk mengukurnya,” ungkapnya. (InfoPublik.id)