Perekonomian Tumbuh Berkualitas



SEBARIN.INFO, Jakarta, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2018 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2019 kepada Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla yang datang mewakili Presiden RI.

Laporan tersebut terdiri atas dua agenda, yaitu evaluasi terhadap pengendalian inflasi pada tahun lalu, dan bentuk tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo yang telah diberikan pada Rakornas sebelumnya.

Dalam sambutan yang disampaikannya pada Rakornas yang bertema “Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif” ini, Wapres Kalla mengatakan bahwa untuk mengukur kemajuan suatu bangsa ada beberapa tingkat indikator, yaitu PDB, inflasi, dan angka kemiskinan. Wapres mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah, yang apabila terlalu tinggi akan bisa menyebabkan seseorang pingsan. Kalau dihubungkan dengan tingkat inflasi tinggi, maka saat itu rakyat akan menderita. Sebaliknya, kalau terjadi deflasi akan membuat ‘pusing’ juga, khususnya bagi pengusaha, karena harga barang akan stagnan dan akan merugikan mereka.

“Jadi harus ingat inflasi ini sebagai tekanan darah yang harus stabil (di tengah-tengah). Untuk itu, harus ada harmoni antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal pemerintah, dan kesempatan pengusaha untuk berusaha. Diperlukan peran pemimpin daerah untuk menjaga alur distribusi dari sentra produksi dan juga dari petani kepada konsumen, sehingga harga terjaga. Alurnya adalah jika pendapatan domestik bruto (PDB) naik dan inflasi terjaga, maka industri akan terus berjalan dan tingkat pengangguran bisa turun,” jelas Wapres Kalla.

Kemudian, Menko Perekonomian mengungkapkan dalam laporannya, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), koordinasi pengendalian inflasi diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, TPID berkoordinasi dengan TPIP.

TPIP diketuai oleh Menko Perekonomian dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), kemudian Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berperan sebagai wakil ketua, dengan para anggota yang terdiri atas Menteri dan pimpinan lembaga terkait. Pada tingkat daerah, TPID Provinsi maupun TPID kabupaten/kota diketuai oleh Kepala Daerah.

“Sampai saat ini telah terbentuk TPID sebanyak 542 TPID yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” tutur Menko Darmin, dalam Rakornas Pengendalian Inflasi ke-10, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (25/7).

Evaluasi Inflasi 2018

Menko Darmin melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 5,1% (year on year/yoy) pada 2018 dan sebesar 5,07% (yoy) pada triwulan pertama 2019. Pertumbuhan yang relatif tinggi tersebut diiringi dengan kualitas yang semakin membaik, sebagaimana tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, serta inflasi yang rendah dan stabil.

Realisasi Inflasi pada empat tahun terakhir dapat dijaga pada kisaran 3% dengan laju inflasi di 2018 sebesar 3,13% (yoy), dan inflasi di Juni 2019 sebesar 3,28% (yoy). Pencapaian tersebut masih dalam rentang sasaran nasional sebesar 3,5% dengan deviasi 1%.

Secara komponen pembentukannya, inflasi harga bergejolak, terutama pangan (volatile food) pada 2018 sebesar 3,39% (yoy), namun di Juni 2019 meningkat menjadi 4,91% (yoy). Sementara, inflasi inti masih terjaga dengan laju inflasi sebesar 3,07% (yoy) pada 2018  dan 3,25% (yoy) pada Juni 2019. Sebaliknya, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) menunjukkan penurunan signifikan dari 3,36% (yoy) pada 2018 menjadi 1,89% (yoy) di Juni 2019.

“Meskipun secara keseluruhan inflasi pada tahun lalu masih terjaga, namun secara spasial masih terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya di luar atau di atas sasaran inflasi nasional. Untuk tingkat provinsi, terdapat lima provinsi yang berada di atas sasaran. Sedangkan, untuk tingkat kabupaten/kota, tercatat ada delapan kabupaten/kota yang berada di atas sasaran nasional dalam hal Indeks Harga Konsumen (IHK),” papar Menko Darmin.

Terjaganya realisasi inflasi pada 2018 tentu tak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan  pemerintah pusat dan daerah, serta BI, melalui implementasi “Strategi 4K”, yang terdiri atas keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. “Strategi 4K akan terus kami lanjutkan untuk menjaga capaian inflasi pada tahun ini dengan fokus utama kepada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” imbuh Menko Darmin.

Ke depan, pemerintah daerah (pemda) diharapkan dapat mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun, serta melakukan berbagai inovasi untuk mengendalikan inflasi. Contohnya dengan membangun jalan provinsi, kabupaten atau desa yang terkoneksi dengan jalan tol, sehingga pusat produksi dapat terhubung langsung ke pasar tujuan.

Selanjutnya, sebagai upaya lain yang dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan, pemda pun harus mampu membangun pasar-pasar pengumpul, menyediakan transportasi barang, memanfaatkan platform e-commerce, dan menjalankan sistem pergudangan berbasis teknologi informasi (TI). (InfoPublik.id)